Kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna Bangkitkan Harapan Baru Masyarakat Perbatasan

Dalam rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol 383 yang lego jangkar di perairan Penagi, Natuna, kepulauan Riau, Kamis (23/6/2016) siang, Jokowi nampak serius mendengarkan pemaparan yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Presiden Jokowi dan rombongan di atas KRI Imam Bonjol 383 Natuna

Kedatangan Presiden Jokowi ke Natuna adalah yang pertama kalinya dilakukan. Hal ini sesuai dengan komitmennya yang akan memperhatikan perkembangan wilayah terluar seperti Natuna.
“Tujuan presiden ke sini salah satunya untuk melihat langsung pulau Natuna. Begitu juga terkait pemerataan pembangunan pada daerah perbatasan ini,” kata Retno lagi.
Banyak kalangan mendukung sikap Presiden Jokowi dalam melakukan pendekatan ekonomi, selain Hankam dalam upaya penguatan integritas bangsa.
“Arahan beliau (Presiden) menekankan pertama sekali adalah agar perkembangan ekonomi di Natuna lebih dikembangan terutama di sektor perikanan dan migas,” ucap Retno.

Presiden Jokowi di dampingi Gub Kepri saat mengikuti sholat di masjid Agung Natuna

 Kunjungan Presiden Jokowi yang di dampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Sekretasis Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Sudirman Said, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil ke Natuna, Rabu (23/6/2016), telah membangkitkan harapan baru masyarakat perbatasan.(humaskepri).

Presiden Jokowi bersama Gubernur Kepri H,Nurdin Basirun

Kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna

Presiden Joko Widodo dijadwalkan menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Natuna pada Kamis pagi (23/6), kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Heri Mokhrizal. "Agenda presiden ke Natuna itu sangat penting untuk mempercepat pembangunan di pulau itu," katanya yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Rabu(22/6).

Presiden Jokowi bersama Gub Kepri dan rombongan di atas KRI Imam Bonjol 383 Natuna.

Heri mengatakan Presiden Jokowi belum pernah berkunjung ke pulau di utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga ."Kan  saat penyampaian visi misi Gubernur Kepri diceritakan tentang Natuna dan pulau-pulau lain. Mungkin Presiden Jokowi ingin menyaksikan langsung," ujarnya. Dia membantah kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna terkait klaim Tiongkok terhadap Laut China Selatan di Natuna. "Tidak ada hubungannya dengan permasalahan itu," katanya. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Natuna mendadak. Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang seharusnya hari ini melakukan safari ramadhan di Karimun terpaksa menunda kegiatan tersebut."Gubernur standby untuk memastikan apakah presiden jadi ke Natuna atau tidak," ujarnya. Selain menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Natuna, kata dia juga dilakukan penenggelaman kapal ikan milik nelayan asing yang ditangkap TNI AL belum lama ini.(humaskepri) 

Presiden Joko Widodo menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol Kamis (23juni 2016)

Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat rapat terbatas tentang Natuna di atas KRI Imam Bonjol 383 yang berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (2362016).

                                                                                                                                                              Gubernur Kepri H.Nurdin Basirun Mengatakan kehadiran Presiden Jokowi ke Natuna kamis (23/6) akan semakin memotivasi masyarakat Kepri,khususnya Natuna dan Anambas,untuk menjaga kedaulatan NKRI, Hal ini juga untuk menegaskan kepada dunia luar,bahwa Natuna bagian dari Indonesia.

Gub.Kepri meninjau kapal kapal China yang di tangkap KRI Imam Bonjol di Pangkalan AL Sabang mawang Natuna

Nurdin berharap, dengan kehadiran Jokowi percepatan pembangunan berbagai fasilitas untuk menjaga kedaulatan negara semakin banyak di Natuna. Juga termasuk di wilayah perbatasan. Kepri sendiri punya 19 pulau yang berbatas langsung dengan negara tetangga. - See more at: http://wartakepri.co.id/2016/06/22/presiden-jokowi-akan-ratas-percepatan-pembangunan-natuna-di-kri-imam-bonjol/#sthash.oYByW117.dpuf

Nurdin berharap, dengan kehadiran Jokowi percepatan pembangunan berbagai fasilitas untuk menjaga kedaulatan negara semakin banyak di Natuna. Juga termasuk di wilayah perbatasan. Kepri sendiri punya 19 pulau yang berbatas langsung dengan negara tetangga. - See more at: http://wartakepri.co.id/2016/06/22/presiden-jokowi-akan-ratas-percepatan-pembangunan-natuna-di-kri-imam-bonjol/#sthash.oYByW117.dpuf

Pelantikan H.Nurdin Basirun Sebagai Gubernur Kepri Definitif

Usai di lantik H.Nurdin siap sejahterakan masyarakat Kepri.

H.Nurdin Basirun menandatangani berita acara pelantikan sebagai Gubernur Kepri definitif

Penyerahan Keppres pelantikan H.Nurdin Basirun sbg Gubernur Kepulauan Riau oleh Presiden Jokowi.

Pesan Presiden untuk Gubernur terpilih.
"‎Saya ucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah resmi dilantik, dengan dilakukanya pelantikan ini, saya harapkan masing-masing Keepala daerah dapat langsung bekerja, dekat dengan masyarakat,"ujar presiden Joko Widodo dalam Amanah-nya usai melakukan Pelantikan gubbernur dan wakil Gubernur di Istana Negara, Jakarta,Rabu,(25/5/2016).(sumber batamtoday.com)

Urgensi pendirian LPP Lokal di Wilayah Perbatasan

Untuk memperkuat akses informasi di daerah perbatasan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta pemerintah daerah (Pemda) mendirikan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) lokal, terutama di daerah yang berada di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

Kepala BPP Kepri Drs.Edy Sofyan M,si. foto bersama pengurus Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Penyerahan cendramata oleh Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPI Pusat.

Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPI Pusat, Amirudin mengungkapkan, dalam rencana pengembangan LPP tersebut, pihaknya menargetkan 64 wilayah konsentrasi di kabupaten / kota dari 21 cakupan wilayah administrasi (CWA) atau provinsi di Indonesia. “Melalui workshop ini, kita (KPI) berharap pemerintah daerah dapat mendirikan LPP lokal, untuk mengatasi ketimpangan akses informasi di wilayah perbatasan,”ujarnya usai membuka workshop penyiaran perbatasan di Hotel Pusat Informasi Haji (PIH), di Jalan Raja Isa, Batam Center, Selasa (19/04/2016).